Padang – Turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Sumatera Barat hingga dilaporkan berada di kisaran Rp600 per kilogram memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi petani.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta pemerintah segera turun tangan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan sawit.
Menurut Rahmat, anjloknya harga sawit tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi kesejahteraan petani.
Ia menilai kondisi itu tidak sejalan dengan arahan Presiden yang menjadikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah.
“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini merupakan hal yang harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” kata Rahmat di Padang, Minggu (31/5/2026).
Ia menilai perusahaan negara yang bergerak di sektor perkebunan, termasuk PTPN, perlu mengambil peran lebih aktif dalam menjaga harga sawit di tingkat petani.
Menurutnya, BUMN harus hadir sebagai penyangga ketika harga pasar mengalami tekanan yang dapat merugikan masyarakat.
“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal yang diterima petani sehingga tidak menyebabkan petani merugi,” ujarnya.
Laporan mengenai penurunan harga sawit di sejumlah daerah di Sumatera Barat menjadi dasar munculnya kekhawatiran tersebut. Di beberapa wilayah, harga TBS bahkan disebut hanya berada pada rentang Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram.
Rahmat mengatakan gejolak harga yang terjadi saat ini kemungkinan berkaitan dengan dinamika kebijakan ekspor sawit yang tengah menjadi perhatian pemerintah.
Salah satunya adalah rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN yang dinilai dapat memunculkan berbagai respons dari pelaku pasar.
“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, Rahmat juga menyoroti masih sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng di sejumlah daerah.
Menurutnya, situasi itu menjadi tanda tanya karena kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru mengalami penurunan.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun masyarakat dalam rantai distribusi komoditas sawit dan turunannya.
“Ketika kebutuhan meningkat, pasti ada pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” ujarnya.
Rahmat berharap pemerintah segera mengambil langkah yang dapat menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi petani sawit.
Ia juga mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah BUMN terkait telah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di tingkat masyarakat tetap terjaga.
“Kami berharap kebijakan ini berjalan baik. Saya dengar beberapa BUMN terkait juga sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
