Jakarta – Kepala daerah yang baru dilantik dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pola kepemimpinan baru yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa kemampuan adaptasi dan efisiensi menjadi kunci utama bagi kepala daerah dalam menghadapi tantangan kepemimpinan ke depan.
Pernyataan ini disampaikannya pada Kamis (20/2/2025) sebagai bagian dari evaluasi terhadap efektivitas pemerintahan daerah.
Menurut Rahmat, pola kepemimpinan Presiden Prabowo cenderung lebih sentralistik dibanding sebelumnya.
“Pelantikan kepala daerah kini dilakukan langsung oleh presiden, bukan lagi oleh gubernur, sehingga hubungan emosional antara gubernur dan bupati atau wali kota semakin melemah,” jelasnya.
Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota menjadi hal yang sangat penting.
Selain adaptasi, Rahmat juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, termasuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu.
“Kepala daerah harus lebih cermat dalam mengelola anggaran. Bahkan, Presiden sendiri meneliti program secara detail untuk memastikan tidak ada pemborosan,” ujarnya.
Beberapa daerah mulai menerapkan langkah konkret dalam efisiensi, seperti pembatasan penggunaan listrik dan air, serta mengurangi pertemuan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi rapat virtual.
“Langkah-langkah seperti ini perlu diterapkan secara luas agar daerah bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Rahmat.
Selain itu, kepala daerah juga harus memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik harus ditingkatkan, dan birokrasi harus dipangkas agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung,” tegasnya.
Dengan menerapkan efisiensi dan kemampuan beradaptasi yang baik, kepala
