Jakarta – Kepala daerah yang baru dilantik dihadapkan pada tantangan besar dalam mengatasi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya inovasi sebagai langkah utama agar daerah tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan ini disampaikan pada Kamis (20/2/2025) sebagai respons terhadap rendahnya kemandirian fiskal di Sumatera Barat.
Rahmat mengungkapkan bahwa dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai kurang dari Rp 2 triliun.
“Ini berarti tidak ada satu pun kabupaten, kota, maupun provinsi di Sumatera Barat yang benar-benar mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, inovasi menjadi aspek krusial yang harus dimiliki oleh kepala daerah. “Jika hanya mengandalkan dana pusat, akan muncul permasalahan baru dalam kepemimpinan, terutama bagi yang baru menjabat,” tambah Rahmat.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu mencari sumber pendanaan alternatif guna memperkuat keuangan daerah.
Rahmat juga menyoroti pentingnya membangun jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Jika kepala daerah tidak proaktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, maka alokasi dana dari APBN bisa berkurang,” katanya.
Sebagai contoh, pembangunan ruas tol di berbagai wilayah sempat dihentikan, namun melalui komunikasi yang intensif, tol Padang-Pekanbaru tetap bisa dilanjutkan.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat juga perlu diperkuat.
“Kolaborasi ini menjadi salah satu strategi efektif untuk mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat,” tambah Rahmat.
Dengan menerapkan strategi inovatif dan membangun kemitraan yang kuat, kepala daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian fiskal bagi daerah yang dipimpinnya.
