Padang — Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan, khususnya di Sumatera Barat. Menurutnya, pendidikan yang adil dan merata merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat dalam refleksi peringatan Hardiknas 2 Mei 2025 di Padang. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok di Sumbar.
“Pendidikan di Sumatera Barat belum cukup adil dan merata, terutama di daerah-daerah pinggiran. Banyak anak muda yang masih sulit mengakses pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Rahmat mengungkapkan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pendidikan melalui berbagai inisiatif, termasuk program SumbarCerdas yang telah ia gagas sejak menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar. Ia menyoroti keterbatasan infrastruktur seperti akses internet, perpustakaan, laboratorium, hingga kekurangan tenaga pendidik di sejumlah daerah.
“Bayangkan, di era digital ini, masih banyak siswa yang belum mendapatkan jaringan internet yang layak. Ini pekerjaan rumah besar kita bersama,” katanya.
Ia menekankan bahwa generasi muda Sumbar memiliki potensi besar untuk berkembang. Modal sosial dan budaya yang dimiliki perlu dibarengi dengan akses pendidikan yang memadai dan pembinaan yang berkelanjutan.
“Anak-anak muda kita kritis, berbudaya, dan cepat belajar. Yang mereka butuhkan hanya satu: akses yang merata,” ungkapnya.
Di level kebijakan nasional, Rahmat berjanji untuk terus mengawal alokasi anggaran pendidikan dan memperjuangkan keberpihakan bagi daerah-daerah tertinggal. Ia mengkritik pendekatan top-down dalam perumusan kebijakan pendidikan dan menyerukan pola bottom-up yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
“Jangan semua dikendalikan dari Jakarta. Masyarakat Sumbar tahu betul apa yang mereka butuhkan,” tegasnya.
Rahmat juga mendorong pemerintah daerah di Sumbar agar menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas. Menurutnya, banyak program baik yang gagal karena kurangnya komitmen politik dari kepala daerah.
“Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tapi hasilnya akan menentukan wajah Sumbar 20 hingga 30 tahun ke depan,” katanya.
Ia berharap Hardiknas tahun ini bisa menjadi titik balik menuju sistem pendidikan yang inklusif, relevan dengan zaman, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tugas kita adalah memastikan semua anak, dari kota hingga pelosok, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” pungkasnya.
