Padang– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) tegas membantah tudingan bahwa penurunan elektabilitas Mahyeldi, calon gubernur Sumbar 2024, dikaitkan dengan kasus korupsi.
Sekertaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh, menuding adanya upaya framing untuk menjatuhkan Mahyeldi.
“Ini seolah upaya-upaya framing, kemudian mengarahkan pada kandidat kuat (PKS) Buya Mahyeldi, dalam hal ini diarahkan dengan kasus korupsi,” kata Rahmat di Padang, Kamis (20/6/2024).
Rahmat menegaskan, tidak ada satupun fakta yang secara langsung melibatkan Mahyeldi dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan OPD Pemprov Sumbar. Penurunan elektabilitas Mahyeldi, menurutnya, masih perlu dipertanyakan.
“Dengan adanya isu korupsi menurunkan elektabilitas Mahyeldi, sampai sekarang kan belum ada fakta(nya), yang melibatkan Buya (Mahyeldi) secara langsung. Itu kan ada beberapa OPD, dan masih dalam proses hukum, belum ada yang terdakwa, (baru) tersangka, tapi itu masih dalam proses hukum, dan kami menghormati,” jelas Rahmat.
Dia pun mempertanyakan kredibilitas survei yang mengaitkan elektabilitas Mahyeldi dengan korupsi, terutama menjelang pendaftaran gubernur.
“Ini jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan (internal). Saat ini kita menghargai semua hasil survei, namun patokan kita tetap survei internal kita,” katanya.
Rahmat mengimbau kepada seluruh pihak agar bermain politik dengan cerdas dan profesional.
“Kita berharap semua aktor politik bermain politik yang cerdas, politik yang profesional. Jangan sampai momentum Pilkada ini dijadikan sebagai ajang untuk mengarahkan isu-isu yang tidak benar,” tegasnya.
Sebelumnya, belum lama ini salah satu lembaga survei merilis hasil survei terkait elektabilitas Calon Gubernur Sumbar 2024. Dari salah datanya mengaitkan elektabilitas Mahyeldi dengan isu korupsi yang terjadi di lingkungan OPD Pemprov Sumbar.