Padang – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mengimbau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam pengukuran tanah masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja ke BPN Kota Padang pada Senin (24/2/2025).
Rahmat menekankan keterbukaan dan profesionalisme dalam pengukuran tanah penting untuk mencegah konflik pertanahan.
“Seluruh pegawai BPN harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah. Jangan sampai ada praktik merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong BPN aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah.
Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami prosedur dan manfaat sertifikat tanah, sehingga sosialisasi harus ditingkatkan. “Sertifikat tanah bukan hanya legalitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya,” katanya.
Selain itu, Rahmat menyoroti pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat yang perlu pendekatan khusus agar tidak merugikan pihak mana pun.
Ia menekankan kebijakan pertanahan harus memperhatikan kearifan lokal dan anggaran 2025 harus sesuai kebutuhan daerah.
“Kita harus memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan kondisi lapangan,” tambahnya.
Dalam kunjungannya, Rahmat juga meninjau persoalan administrasi pertanahan di Pantai Air Manis.
Ia menilai pengecekan langsung ke lokasi dan pemahaman historis tanah penting untuk memastikan administrasi berjalan sesuai prosedur.
Rahmat menegaskan siap membantu masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah.
Ia menekankan penyelesaian sengketa tanah harus transparan dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.
