Padang – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menitip pesan dan harapan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar yang baru, Teddi Guspriadi.
Hal itu disampaikannya dalam acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar di ZHM Premiere Hotel, Padang, Jumat, 24 Januari 2025.
Perpisahan ini, menandai peralihan kepemimpinan dari Sri Puspita Dewi kepada Teddi Guspriadi.
Rahmat Saleh, mengapresiasi dedikasi Sri Puspita Dewi selama masa jabatannya
“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa kepada Ibu Sri Puspita Dewi,” kata Rahmat.
Kepada Teddi Guspriadi, Rahmat berharap agar BPN Sumbar dapat bergerak lebih cepat dan responsif dalam melayani masyarakat.
Dengan nada bercanda namun penuh makna, ia mengatakan, “Saya tahu Pak Teddi ini suka lari, jadi saya harapkan BPN semakin kencang ke depan,” kata Rahmat.
Sebagai Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dan pertanahan, Rahmat Saleh menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi.
“Kita harap masyarakat dapat dimudahkan lagi ke depan. Harapan ini sejalan dengan komitmen kita bersama dalam memperjuangkan birokrasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti berbagai persoalan pertanahan yang masih menjadi tantangan di Sumatera Barat.
“Masih banyak permasalahan tanah ulayat dan sengketa lahan yang memerlukan perhatian khusus,” jelasnya.
Menurutnya, BPN Sumbar perlu proaktif dalam menyelesaikan konflik pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat dan kepemilikan lahan masyarakat adat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sumatera Barat.
“Program PTSL harus menjadi prioritas agar seluruh bidang tanah memiliki kepastian hukum,” ujarnya.
Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa lahan di masa mendatang.
Rahmat juga menyinggung tentang pentingnya sinergi antara BPN dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian masalah pertanahan dan mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Sinergi ini diharapkan dapat memperlancar berbagai proyek strategis yang memerlukan pembebasan lahan, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol dan fasilitas publik lainnya.
