Padang – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan bahwa percepatan pembangunan irigasi harus segera dijalankan secara serius oleh pemerintah daerah, menyusul rapat koordinasi nasional antara Kementerian Pertanian dan para kepala daerah yang baru digelar.
Ia menilai, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kesiapan administrasi di daerah agar proses pelaksanaannya tidak tersendat.
Rahmat menyampaikan, rakor tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mekanisme program, syarat teknis, hingga kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi daerah.
Dengan pemahaman yang seragam, ia berharap pelaksanaan pembangunan irigasi bisa berjalan lebih cepat dan terukur.
“Kemarin ini kita sudah melaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan irigasi,” kata Rahmat Saleh di Padang, Selasa (21/4/2026).
Menurut dia, hambatan administratif kerap menjadi faktor yang membuat program pembangunan di daerah berjalan lambat.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera menuntaskan seluruh persyaratan yang belum sesuai agar tidak menghambat agenda percepatan yang sudah disepakati bersama.
“Kita harapkan tidak ada lagi yang lamban, dan hal-hal yang belum sesuai dengan administrasi yang dibutuhkan oleh kementerian bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Rahmat menilai, koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program.
Ia menekankan, jika komunikasi berjalan baik dan tindak lanjut dilakukan cepat, maka hasil pembangunan irigasi akan lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi petani.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan irigasi memiliki peran strategis dalam mendorong produktivitas pertanian.
Infrastruktur air yang memadai diyakini dapat membantu meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan sektor pertanian.
“Rakor ini kita dorong untuk memastikan program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia.
Rahmat menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi jalannya program tersebut agar implementasinya sesuai rencana.
Pengawasan, menurutnya, penting untuk memastikan pembangunan irigasi benar-benar menjawab kebutuhan petani di daerah dan tidak berhenti pada tataran kebijakan.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah dapat segera merespons hasil rakor dengan langkah konkret di lapangan.
Dengan begitu, program percepatan pembangunan irigasi yang telah disusun pemerintah pusat bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para petani yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk lahan pertanian mereka.
