Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah dua peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan.
Dua peserta yang meninggal tersebut yakni Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq.
Anisa dilaporkan meninggal akibat heat stroke saat mengikuti pelatihan di Balikpapan, sedangkan Yonanda wafat karena henti jantung ketika menjalani pelatihan di Baturaja.
Rahmat menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut. Namun di sisi lain, ia menilai insiden itu harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari pengawasan kondisi kesehatan peserta hingga metode pelatihan yang diterapkan selama Latsarmil berlangsung.
Menurut Rahmat, evaluasi penting dilakukan karena peserta SPPI dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan kawasan pesisir.
Ia menilai keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi tersebut di lapangan.
Karena itu, proses rekrutmen maupun pelatihan harus dirancang secara tepat dan aman sesuai kebutuhan tugas peserta nantinya.
Rahmat juga menyoroti perlunya kajian lebih mendalam terkait efektivitas pelaksanaan Latsarmil bagi peserta dari kalangan sipil.
Menurut dia, meskipun pelatihan itu bertujuan membangun disiplin, integritas, dan semangat pengabdian, pemerintah tetap perlu mengukur apakah pendekatan yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan calon pengelola koperasi.
“Para calon pengelola KDMP nantinya akan menghadapi tantangan yang lebih banyak berkaitan dengan tata kelola organisasi, pengembangan usaha, manajemen keuangan, digitalisasi layanan, hingga pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Rahmat.
Karena itu, ia menilai materi pelatihan seharusnya lebih diarahkan pada penguatan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan dengan tugas peserta setelah program selesai.
Selain materi pelatihan, Rahmat mengingatkan bahwa peserta SPPI berasal dari latar belakang yang beragam dan bukan dipersiapkan menjadi personel militer.
Oleh sebab itu, metode, intensitas, dan standar pelatihan dinilai perlu disesuaikan agar tetap proporsional dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan peserta.
Rahmat berharap evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah dapat menghasilkan perbaikan konkret dalam penyelenggaraan program SPPI ke depan.
Ia menilai langkah tersebut penting agar program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel.
“Program ini harus mampu melahirkan pengelola koperasi yang kompeten sekaligus menjamin keselamatan peserta selama proses pelatihan,” katanya.
Kasus meninggalnya dua peserta SPPI tersebut menjadi sorotan publik di tengah persiapan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi berbasis desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
