Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak PT Pertamina memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Ia menduga pasokan BBM bersubsidi telah disalahgunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar di kawasan hutan.
Sorotan tersebut disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat itu, ia menunjukkan bukti video yang memperlihatkan tumpukan jeriken berisi Solar di kawasan hutan yang diduga digunakan untuk mengoperasikan ekskavator.
Rahmat mengungkapkan, terdapat sekitar 60 unit ekskavator yang beroperasi di kawasan hutan di salah satu kabupaten.
Menurutnya, kerusakan hutan berskala masif tidak mungkin terjadi tanpa dukungan energi dalam jumlah besar bagi alat-alat berat tersebut.
“Mesin-mesin alat berat itu tidak akan mungkin beroperasi kalau mereka tidak mempunyai BBM. Begitu dibabat dengan ekskavator, itulah yang merusak hutan,” tegas Rahmat.
Politisi Fraksi PKS ini mempertanyakan celah pengawasan yang memungkinkan BBM sampai ke tangan pelaku kegiatan ilegal.
Ia menilai, penyaluran BBM kepada pihak yang tidak tepat secara langsung memfasilitasi perusakan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat.
Rahmat mengaitkan aktivitas pembukaan hutan di wilayah hulu dengan bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember lalu.
Bencana tersebut tercatat menelan 1.053 korban jiwa, merusak hampir 60.000 rumah, dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.
Ia menegaskan, pengawasan distribusi BBM bukan sekadar persoalan tata kelola perusahaan, melainkan langkah krusial untuk melindungi lingkungan dan keselamatan warga.
Rahmat meminta Pertamina segera membenahi rantai distribusi agar tidak lagi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ilegal.
