Padang – Nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, mengaku semakin terjepit akibat muara sungai yang kian dangkal setelah banjir bandang pada 27 September 2025.
Kondisi itu membuat perahu sulit keluar-masuk muara, sementara akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) juga ikut tersendat.
Keluhan tersebut disampaikan para nelayan dalam pertemuan dengan Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, saat kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang.
Dalam dialog itu, para nelayan menjelaskan bahwa muara kini dipenuhi lumpur dan kayu yang terbawa arus banjir, sehingga mereka hanya bisa melaut ketika air pasang.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar Didit, perwakilan nelayan.
Didit menuturkan, dampak pendangkalan ini dirasakan langsung oleh sekitar 25 hingga 35 nelayan.
Puluhan kapal juga tidak bisa beroperasi secara normal karena jalur keluar masuk muara tak lagi memadai.
Akibatnya, waktu melaut menjadi jauh lebih sempit dan pendapatan nelayan ikut anjlok.
Ia menambahkan, persoalan mereka tidak berhenti pada kondisi muara. Ketersediaan BBM untuk kapal nelayan juga menjadi masalah serius.
Dalam sejumlah kasus, kapal bahkan tidak bisa turun ke laut karena keterbatasan bahan bakar.
“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit.
Hasil pengecekan lapangan yang disampaikan nelayan menunjukkan adanya sedimentasi tebal di dasar muara.
Tumpukan material kayu juga memperburuk aliran sungai dan mempersempit jalur perahu nelayan.
Mereka mengkhawatirkan kondisi itu bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan risiko banjir susulan ke permukiman warga apabila tidak segera ditangani.
Menanggapi hal itu, Rahmat Saleh menilai persoalan pendangkalan muara harus menjadi perhatian mendesak karena berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat pesisir.
Ia menegaskan bahwa meski penanganan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), dampaknya juga berkaitan erat dengan sektor perikanan yang menjadi ruang kerja Komisi IV DPR RI.
Rahmat menekankan bahwa setiap langkah penanganan harus berbasis data dan kajian teknis yang jelas.
Menurutnya, pengangkatan sedimentasi maupun pembersihan material muara tidak boleh dilakukan sembarangan agar tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari.
“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Ia juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan nelayan, termasuk soal BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi lintas sektor.
Rahmat berjanji mendorong langkah konkret agar nelayan Air Tawar Barat segera mendapat kepastian penanganan.
“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya.
