Padang – Pemerintah pusat wajib mengambil alih tanggung jawab penuh dalam pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar), mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, Rabu (17/12/2025) di Padang.
Rahmat Saleh menyatakan, berdasarkan pengalamannya selama satu dekade di DPRD Sumbar, APBD provinsi tidak akan mencukupi untuk membiayai pemulihan pascabencana yang diperkirakan menelan anggaran Rp13-16 triliun.
“Menggabungkan APBD Sumbar selama dua tahun pun tidak akan mampu menutup kebutuhan pemulihan, bahkan jika tidak ada pembangunan dan gaji selama periode tersebut,” tegasnya saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pupuk Pertanian di Edotel Padang.
Bencana telah merusak hampir seluruh sektor infrastruktur di Sumbar. Peninjauan lapangan menemukan sedikitnya 86 jembatan rusak, ratusan rumah warga terdampak atau hilang, dan berbagai fasilitas umum tidak berfungsi.
Kerusakan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memutus akses ekonomi masyarakat.
Terganggunya distribusi hasil pertanian akibat infrastruktur yang rusak menghambat aktivitas ekonomi warga di wilayah terdampak.
Oleh karena itu, Rahmat Saleh mendesak Presiden untuk segera mengumumkan skema pemulihan nasional lintas sektor paling lambat awal Januari 2026.
Kejelasan skema ini krusial agar pemerintah daerah dapat menyusun prioritas pemulihan yang terarah, termasuk infrastruktur pendukung sektor pertanian.
“Ini bukan hanya soal anggaran, melainkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal pascabencana,” pungkasnya.
