Jakarta – Data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang disajikan pemerintah pusat menuai kritik tajam dari anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh.
Dalam rapat kerja bersama tiga menteri Kabinet Indonesia Maju, politisi dari Fraksi PKS ini mempertanyakan validitas data tersebut dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan peninjauan ulang serta sinkronisasi dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.
Kekeliruan data, menurutnya, berpotensi memicu kesalahan fatal dalam perhitungan kebutuhan anggaran pemulihan, sehingga upaya rehabilitasi pascabencana menjadi tidak efektif.
Rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026), menghadirkan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan.
Rahmat Saleh memulai intervensinya dengan memberikan apresiasi atas respons cepat pemerintah dalam menangani dampak bencana.
Ia mengakui kehadiran para menteri di lokasi bencana dan bantuan darurat berupa beras serta minyak goreng telah memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak.
“Kehadiran langsung para menteri di lokasi bencana patut diapresiasi. Bantuan dari Kementerian Pertanian, terutama beras dan minyak goreng, sangat dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya.
Namun, apresiasi tersebut tidak menutupi kekhawatiran Rahmat Saleh mengenai keakuratan data kerusakan.
Ia menekankan ketepatan data adalah fondasi utama dalam penyusunan anggaran pemulihan yang efektif. Tanpa data yang akurat, alokasi anggaran berpotensi tidak tepat sasaran dan menghambat proses pemulihan.
“Persoalan mendasar justru terletak pada ketepatan pendataan kerusakan. Jika data yang dipaparkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, perhitungan anggaran pemulihan pasti akan meleset,” tegasnya.
Sebagai contoh konkret, Rahmat Saleh menyoroti temuan di Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data pemerintah pusat, tidak ada kerusakan pada bendungan maupun jaringan irigasi di provinsi tersebut.
Klaim ini dibantah keras oleh Rahmat Saleh, yang menyebutkan bahwa fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya.
“Dalam paparan disebutkan kerusakan irigasi dan bendungan nol. Padahal di lapangan, Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi mengalami kerusakan, namun tidak tercatat dalam data,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan mendekati angka Rp2 triliun.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat, yang hanya mengalokasikan sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi.
“Jika anggaran pemulihan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, kami menilai itu belum mencukupi,” imbuhnya.
Menanggapi perbedaan data ini, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan verifikasi ulang dan menyelaraskan data dengan pemerintah daerah.
Langkah ini dianggap krusial agar kebijakan pemulihan pascabencana dapat disusun secara lebih akurat dan tepat sasaran, serta alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
