Padang – Realitas pahit pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) terkuak setelah Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, melakukan investigasi langsung ke lapangan.
Data terbaru menunjukkan bahwa kerugian dan kerusakan sektor pertanian, termasuk infrastruktur pendukungnya, mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 4,53 triliun.
Angka ini terungkap setelah sinkronisasi dan pendalaman data antara pemerintah daerah dari 19 kabupaten dan kota dengan temuan di lapangan.
Rahmat Saleh menegaskan bahwa angka ini jauh berbeda signifikan dari laporan awal yang disajikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah pusat.
Temuan ini menjadi krusial karena, menurut Rahmat, laporan awal tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Setelah kami terjun langsung dan membuka data bersama pemerintah daerah, perbedaan mencolok terlihat jelas. Kebutuhan pemulihan Sumbar ternyata jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya,” ujar Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Validitas data menjadi fokus utama dalam investigasinya. Dia menekankan adanya disparitas antara laporan administratif dan realitas kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian.
Dari hasil penelusuran, kerusakan bendungan mendominasi kerugian, mencapai Rp 2,06 triliun.
Kerusakan jaringan irigasi menyusul dengan nilai Rp 1,07 triliun. Sektor pertanian secara langsung mengalami kerugian sebesar Rp 1,22 triliun. Kerugian juga tercatat pada jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) senilai Rp 156,87 miliar, serta kerusakan embung mencapai Rp 10,25 miliar. Total dari semua kerusakan ini mencapai angka Rp 4,53 triliun.
Rahmat menegaskan bahwa data ini bukan sekadar perkiraan politis, melainkan hasil analisis teknis yang cermat dari data pemerintah daerah.
“Data ini harus menjadi acuan utama bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” tegasnya.
Ia menyoroti kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya terlewat dalam laporan resmi. Menurutnya, irigasi vital bagi keberlanjutan produksi pangan di daerah.
“Jika irigasi tidak masuk dalam data, maka pemulihannya tidak akan diprioritaskan. Ini sangat berbahaya,” tambahnya.
Selain masalah data, Rahmat menyoroti tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang menghambat mekanisme pemulihan. Akibatnya, perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, padahal petani membutuhkan penanganan segera. Banyak lahan sawah rusak parah akibat perubahan alur sungai dan endapan lumpur.
Untuk mengatasi masalah ini, Rahmat mendesak adanya dukungan alat berat agar lahan dapat segera digarap kembali.
“Pemulihan tidak bisa ditunda terlalu lama. Jika satu musim tanam terlewat, dampaknya akan berkepanjangan bagi petani,” katanya.
Pembukaan data yang sebenarnya ini, menurutnya, harus menjadi titik balik dalam penanganan pascabencana di Sumbar. Ia berharap pemerintah pusat segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan lagi berpegang pada data lama.
“Jika kita ingin pemulihan yang tepat sasaran, maka data yang digunakan juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.
Langkah ini diambil setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Dalam rapat itu, Rahmat awalnya mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana.
Meskipun mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan pangan, Rahmat secara terbuka menilai bahwa data kerusakan yang disampaikan belum sesuai dengan kondisi riil di Sumbar.
“Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim kementerian, saya harus sampaikan bahwa data ini tidak tepat. Salah data akan berujung pada salah hitung anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut.
Perbedaan data inilah yang mendorongnya untuk turun langsung ke Sumbar dan bertemu para pemangku kepentingan daerah. Dari pertemuan tersebut, diperoleh data faktual yang menunjukkan kerusakan besar pada sektor-sektor vital.
