Jakarta – Pemaparan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengenai akar permasalahan bencana di Sumatera menuai kritik tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (4/12/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai penjelasan pemerintah tidak mencerminkan realitas ekologis yang terjadi di lapangan.
Rahmat Saleh menyatakan bahwa Kemenhut gagal menempatkan deforestasi sebagai faktor utama yang memperparah banjir dan longsor yang kerap melanda Sumatera belakangan ini.
Kementerian seolah-olah mengklaim penurunan deforestasi signifikan sehingga bukan penyebab utama kerusakan lingkungan.
Rahmat menyoroti pernyataan Kemenhut yang dinilai membangun kesan bahwa pembalakan hutan tidak terkait langsung dengan bencana.
“Tadi di awal Pak Menteri (Menhut) mengutarakan data yang menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan deforestasi dari tahun ke tahun. Pesan yang kami tangkap adalah bahwa Kementerian Kehutanan menganggap penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau pembalakan hutan,” ujar Rahmat.
Rahmat mengingatkan Kemenhut agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke publik, terutama di saat masyarakat Sumatera masih berduka. Ia menilai penyampaian yang menepis peran deforestasi berpotensi menyesatkan.
“Kalau kemudian menganggap deforestasi bukanlah penyebab, itu menurut kami sesuatu yang keliru untuk disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Rahmat menambahkan bahwa komentar pejabat harus mempertimbangkan konteks bencana, terlebih saat ratusan nyawa menjadi korban.
Berdasarkan data periode 2016-2025, ia menyebut hampir 1,4 juta hektare lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat digunakan untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin, mulai dari HGU perkebunan sawit, BPPH, hingga proyek energi.
Menurutnya, pemanfaatan kawasan hutan skala besar ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya risiko bencana.
Ia juga menyinggung luas lahan kritis yang mencapai sekitar 12,7 juta hektare pada 2024, dan mempertanyakan arah kebijakan kementerian dalam mengatasi kondisi tersebut.
Rahmat berpendapat, penanganan lahan kritis adalah kunci mencegah bencana berulang, terlebih saat banjir dan longsor terjadi hampir setiap tahun di sejumlah wilayah Sumatera.
Dalam rapat, Rahmat juga menyoroti data ekspor industri kehutanan yang terus naik, termasuk dari Sumatera Barat, yang menurutnya menjadi indikator pemanfaatan hasil hutan yang intensif. Ia mengingatkan, produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat terus meningkat setiap bulan.
Rahmat meminta Kemenhut lebih jujur dalam membaca kondisi ekologis Sumatera dan tidak hanya menonjolkan indikator administratif.
Ia menekankan, klaim penurunan deforestasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan hubungan pembalakan hutan dengan meningkatnya frekuensi bencana.
“Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” kata Rahmat.
Ia menegaskan, keberpihakan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi prioritas di atas retorika pencapaian.
Dengan ratusan korban meninggal dan hilang, masyarakat membutuhkan penjelasan faktual serta langkah penanganan yang tegas.
Menurutnya, narasi pemerintah tidak boleh memutus hubungan langsung antara kerusakan hutan dan bencana yang kini dirasakan masyarakat Sumatera.
